Kajian Prakmatik Tindak Tutur Direktif dalam proses pembahasan Peraturan Daerah (PERDA ) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Daerah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK
Sutopo . T 130906011. Kajian Prakmatik Tindak Tutur Direktif dalam proses pembahasan Peraturan Daerah (PERDA ) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Daerah Kabupaten Karanganyar. Disertasi, Program S3 Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tim Pembimbing : Prof.Dr.H.D. Edi Subroto (Promotor) Prof DR Samsiharyanto Mpd.(Kopromotor ).

Yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah wujud tindak tutur direktif dalam proses pembahasan RPJPD dari tingkat desa smpai tingkat Propinsi? Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mewujudkan TTD yang terjadi dalam proses pembahasan Perda RPJPD sejak dari tingkat desa sampai Propinsi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJPD di Kabupaten Karanganyar.Kebaharuan dalam penelitian ini adalah proses pembahasan Perda RPJPD dilihat dari sudut pragmatik. Sebab di dalam proses pembahasan pembangunan daerah menyangkut 3 aspek yaitu setiap ide / gagasan yang perlu dituturkan harus mempunyai makna yang dapat dan mudah dipahami masyarakat (umum) dan dilaksanakan oleh pelaksana pembangunan dalam hal ini pihak eksekutif. Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pakar, peneliti penggunaan bahasa indonesia dan masyarakat luas tentang kesalinghubungan antara pengguna bahasa Indonesia dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
Masalah budaya yang turut mewarnai kebiasaan hidup masyarakat yang ada di dalam suatu daerah ternyata mempunyai andil yang besar di dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, para perencana pembangunan daerah bila ingin mencapai sasaran yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi, harus mempertimbangkan faktor budaya yang berlaku di masyarakat tersebut.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar dengan alasan pada tahun 2008 sedang menyusun RPJPD, karena itu Kabupaten Karanganyar yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada masalah proses dan makna. Strategi yang digunakan yaitu studi kasus tunggal,karena penelitian ini akan terarah pada satu karakteristik TTD terhadap proses pembahasan Perda RPJP Daerah untuk tingkat kabupaten.Hasil-hasil penelitian wujud TTD yang digunakan oleh (01) dan (02) dalam proses pembahasan RPJPD dapat disimpulkan sejak dari desa sampai propinsi sebagian besar: tipe dasar memerintah meliputi sub-TTD :memerintah, menyeluruh, mengharuskan, memaksa dan menyilahkan kecuali di kalangan organisasi non pemerintah.Realisasi perwujudan TTD di dalam proses pembahasan RPJPD pada dasarnya tidak pernah tunggal. Terdapat semacam gradasi, sejak dari TTD yang paling direktif sampai dengan TTD yang kurang direktif sejak dari TTD yang paling keras sampai TTD yang kurang santun. Para mitra tutur dan penutur dari tingkat desa sampai kabupaten yang menggunakan tuturan direktif sebagian besar menggunakan jenis tuturan langsung dan langsung literal bahwa di masyarakat dalam Musrenbangda terjadi perubahan pola bertutur dari yang biasanya berputar-putar secara tidak langsung berubah menuju kearah yang lebih spesifik dan modern. Secara umum bahwa realisasi TTD bagi para penutur dan petutur dalam proses
pembahasan RPJPD berpijak pada prinsip-prinsip dasar berkomunikasi ,yaitu PKS dan PSS. Prinsip dasar PKS Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah atas penggunaan tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJPD ini dapat digunakan bahan acuan para perencana pembangunan daerah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam proses pembahasan RPJPD baik dari desa sampai tingkat propinsi yang dilakukan secara formal masih sering kita temui perpaduan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa Jawa ( coode mixin ) memiliki kesan yang unik dan spesifik. Akan tetapi, untuk mewujudkan pemakaian bahasa indonesia standar pemakaian bentuk bentuk baur demikian mencermati kebakuan bahasa indonesia. Oleh karena itu pemaka iannya seyogyanya dihindari. Hal ini dimaksudkan agar di dalam suasana resmi nasio- nal pemakaian bahasa indonesia tidak dicemari oleh bahasa Jawa. Apa lagi dengan maksud untuk menghormati orang kedua, orang memaksakan dirinya untuk mengggu- nakan kata bahasa Jawa ragam halus dan halus sekali pada waktu berbahasa indonesia. Di samping menyalahi kaidah, hal demikian mengingkari kedemokratisan bahasa Indonesia. Kepada tim penyusun RPJP Daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang apa itu RPJPD kepada para peserta Musrenbangda atau (yang hadir membahas draf RPJPD dari tingkat desa sampai propinsi, sehingga para penanggap tutur tidak lagi lebih banyak yang membahas RPJPD dari segi program dan kegiatan pembangunan,tetapi lebih banyak ke arah kebijakan pembangunan daerah.
Kata kunci : Dilihat dari prakmatik Tindak tutur langsung berubah menuju kearah yang lebih spesifik dan modern

ABSTRACT

Sutopo. T 130906011. Pragmatic observation on Directive Speech in The Argumentative Process of Local Regulation about Regional Long-Term Development Plan of Karanganyar Regency. Dissertation, Doctoral Program of Sebelas Maret University of Surakarta. Advisor Team: Prof. Dr. H.D. Edi Subroto (Promoter), Prof. Dr. Samsi Haryanto M.Pd. (Co-promoter)

The problem of the research is what do form of directive speech in the argumentative process of local regulation about Regional Long-Term Development Plan from village level to provincial one? The purpose of the research is to materialize directive speech occurring in the argumentative process of local regulations about Regional Long-Term Development Plan from village level to provincial one and to identify factors underlying directive speech of the argumentative process of Regional Long-Term Development Plan of Karanganyar Regency.
A novel idea of the research is argumentative process of local regulations about regional Long-Term Development Plan viewed from pragmatic position. There are thre aspects in an argumentative process of local development, namely, every idea/notion needed to be spoken should have a meaning that lay people can understand easily and executive branch can implement the idea. Benefit of the research is to provide information to scholars, researcher of Indonesian language speaker, and people about interrelationship of Indonesian language speaker and process of local development planning.
Cultural problems found in people’s life habit of a region do, in fact, have great role in planning the local development. Therefore, planners of local development should consider cultural factors prevailing in the society if they want to be able to solve the problems they face.
Karanganyar Regency is selected to be the location of the research because the region was planning Regional Long-Term Development Program of 2008. The research is qualitative, so that it emphasizes more on process and meaning. The strategy used in the research is a single case study because the research is directed toward one characteristic of directive speech of argumentative process of local regulations about Regional Long-Term Development Plan of regency level. The results of directive speech forms that were used

by (01) and (02) in the argumentative process of local regulation from village level to provincial one can conclud that mostly: basic type of command includes sub-directive speech: order, inclusive, require, compel, and allow except in nongovernmental organizations. The realization of TTD materialization in the argumentative process of Regional Long-Term Development Plan is basically never single thing. There is a type of gradation, from extremely directive speech to less directive speech, from forceful directive speech to less polite directive speech. The speech partner and speaker from village level to regency level who use direct speech and direct literal speech indicated that there was a change of speech pattern from indirect roundabout speech to more specific and modern one.
Generally, realization of directive speech of speaker and speech partner in the argumentative process of Regional Long-Term Development Plan is based on basic principles of communication, namely, PKS and PSS.
Implication of policy of the research is the use of directive speech in the argumentative process of Regional Long-Term Development Plan can be used as reference for planners of regional development in national and regional levels.
Combination of two languages is often found in an argumentative process of Regional Long-Term Development in village level to provincial level, namely, Indonesian language and Javanese one (code mixing) that have a unique and specific impression. However, in order to materialize a standard use of Indonesian language, the use of code mixing should be avoided. It should be paid attention in order to keep Indonesian language is not contaminated with Javanese one in an official national condition. In addition, when the code mixing is only to honor the second person, someone is forcing himself/herself to use fine and finest manners of Javanese speech when he/she is speaking in Indonesian language. In addition to break the rule, it may deny the democratic of Indonesian language.
The planning team of Regional Long-Term Development Plan should enhance socialization and understanding about what is a regional long-term development plan to participants of an argumentative process of regional development or participants who are discussing about a draft of Regional Long-Term Development Plan from village level to provincial one in order to shift their discussions to policies of regional development rather than only talking about programs and development activities.

Keys words: directive speech act, illocution, literal, maxim, sociopragmatics,and directive speech shifts toward specific and modern one