Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengelolaan Lahan Dalam Mendukung Revitalisasi Daerah Alirasn Sungai (DAS) Bengawan Solo

ABSTRAK

Nur Laila Meilani. S240809004. Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengelolaan Lahan Dalam Mendukung Revitalisasi Daerah Alirasn Sungai (DAS) Bengawan Solo. Pembimbing I : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si. Pembimbing II : Dra. Sri Yuliani, M.Si. Tesis. Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2012. 253 halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas gender dari kebijakan-kebijakan bidang pengelolaan lahan dalam mendukung revitalisasi DAS Bengawan Solo dengan menggunakan model Gender Analysis Pathways (GAP). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi di tiga instansi; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo, dan Perum Perhutani KPH Surakarta. Teknik sampling dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah purposive sampling dengan metode snowball. Guna menjamin validitas, data diuji dengan trangulasi sumber. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik content analysis dan teknik analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan lahan di tiga instansi lokasi penelitian masih netral gender. Bahkan bisa dikatakan belum ada instansi yang menyentuh gender dalam kebijakan pengelolaan lahan dan kehutanan guna mendukung revitalisasi DAS Bengawan Solo. Sehingga memunculkan terjadinya kesenjangan gender terutama dalam hal akses (peluang/kesempatan untuk mengelola lahan), peran (partisipasi/keikutsertaan dalam pengelolaan lahan), kontrol (kekuatan untuk mengambil keputusan), dan manfaat (manfaat/hasil dari pengelolaan lahan yang dapat dinikmati secara optimal). Keempat aspek tersebut didominasi oleh laki-laki daripada perempuan dengan beberapa faktor penyebab, antara lain stereotype yang tumbuh dan berkembang di masyarakat menganggap perempuan tidak pantas untuk bekerja di hutan, rendahnya tingkat ketrampilan dari kaum perempuan, dan sebagainya. Dari internal lembaga, hingga saat ini masih kurang pemahaman dan komitmen atas gender, belum adanya regulasi yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dan belum terbangunnya suatu sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin.
Dari berbagai permasalahan tersebut harus dilakukan reformulasi kebijakan yang responsif gender. Dalam penelitian ini diusulkan reformulasi kebijakan yang berupa revisi atas kebijakan yang telah ada dan juga penyusunan kebijakan baru yang dinilai penting dan mendesak. Selanjutnya direkomendasikan pula rencana aksi dalam tiga bentuk; capacity building guna peningkatan sensitivitas gender, affirmative action guna peningkatan partisipasi perempuan dan percepatan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, serta penataan dan/atau pembangunan sistem informasi data terpilah gender.

Kata kunci : DAS Bengawan Solo, pengelolaan lahan, pengarusutamaan gender, revitalisasi DAS

ABSTRACT

Nur Laila Meilani. S240809004. Evaluation of Gender Mainstreaming Policy in Land Use to Support DAS Bengawan Solo’ Revitalization. Principal Advisor : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si. Co. Advisor : Dra. Sri Yuliani, M.Si. Thesis. Magister of Public Administration. Postgraduate Program in Sebelas Maret University. Surakarta. 2012. 253 pages.
This research aims to observe gender responsiveness toward land use policy to support DAS revitalization, using Gender Analysis Pathways (GAP) model. Data are collected by means of documentation, interview, and observation at three institutions, namely Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS, Solo), and Perum Perhutani Surakarta. Purposive sampling with snowball method is applied in such a descriptive-quantitative research. For validity’ purpose, the data are analyzed with triangulation technique. Thereafter, the data are analyzed with content analyses and interactive analyses.
Result shows that land use policy in the three institutions is gender-neutral. No institution is concern about gender issues on the land use policy. This fact raises gender inequality, in particular on the aspects of access (i.e., opportunity to manage or to use the land), role (i.e., participation or involvement on land use), control (i.e., power to make decisions), and merit (i.e., optimal output) of land use, which are dominated by male. The male’ domination is caused by both community factors and institutional factors. In the context of community, such a stereotype which assume that female working in the forest is not appropriate, coupled with low level of female’ skill are the factors that lead to the male’ domination. The institutional factors include the lack of knowledge and commitment about gender, the absence of regulation that ensure gender equity, and the information system that does not consider gender distinction.
Regarding the mentioned problems above, reformulation of land use policy which is responsive to gender is proposed. The proposed formulation includes revisions of the existing policy as well as developments of new policy that are important and urgently required. Furthermore, recommendations are proposed in term of capacity building to improve gender sensitivity; affirmative action to increase participation level of female and to accelerate gender equity; and last but not least, development of data and information system that consider gender differences.

Keywords:DAS Bengawan Solo, DAS revitalization, gender mainstreaming,land use.