Penerapan Kredit Poin Pelanggaran dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri Jumantono Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK

Suwarso, NIM. S8109908222 Penerapan Kredit Poin Pelanggaran dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri Jumantono Kabupaten Karanganyar, Tesis Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui perencanaan program bimbingan dan konseling dalam penerapan kredit poin pelanggaran siswa. 2) Mengetahui pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam penerapan kredit poin pelanggaran siswa, 3) Mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan kredit poin pelanggaran siswa di SMK Negeri Jumantono, 4) Mengetahui hasil penerapan kredit poin pelanggaran siswa.
Metode penelitian yang digunakam adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa peneliti terlibat langsung dalam proses sekaligus berfungsi sebagai instrument pengumpul data, untuk menentukan permasalahan yang terkait dengan penerapan kredit poin pelanggaran dalam pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri Jumantono Kabupaten Karanganyar. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Hasil penelitian sebagai berikut:
Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling dalam Penerapan Kredit Poin Pelanggaran Siswa: a) Guru Bimbingan Penyuluhan telah membuat perencanaan program bimbingan dan konseling dalam penerapan kredit poin pelanggaran siswa berdasarkan Silabus Bimbingan dan Penyuluhan. B) Materi yang disusun dalam rencana pelaksanaan layanan masih bersifat umum. Sedangkan rencana pelaksanaan layanan yang bersifat khusus atas dasar kasus yang dialami siswa belum dibuat. c) Tata tertib Sekolah belum memuat sanksi secara jelas dan hanya menyebutkan sanksi edukatif yang ditetapkan oleh/kebijakan Wali kelas, BP, dan Team Ketertiban serta pihak sekolah mengkomunikasikan kepada orangtua siswa. d) Tabel Skor pelanggaran belum mencakup jenis pelanggaran secara luas misalnya poin pelanggaran etika masayarakat pada umumnya.
Pelaksanaan Penerapan Kredit Poin Pelanggaran Siswa di SMK Negeri Jumantono: a) Penerapan layanan orientasi dan layanan informasi melalui sosialisasi b) Pelaksanaan layanan konseling perorangan maupun konseling kelompok serta bimbingan kelompok untuk menangani kasus pelanggaran yang dilakukan siswa dengan menerapkan sistem kredit poin pelanggaran. Khusus untuk penanganan kasus pelanggaran berat dilakukan konferensi kasus. c) Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada siswa Kelas X SMK Negeri Jumantono telah menerapkan 7 (tujuh) layanan bimbingan konseling yang meliputi: (1) Layanan orientasi, (2) layanan informasi, (3) Layanan penyaluran/penempatan, (4) Layanan pembelajaran, (5) Layanan konseling perorangan, (6) Layanan konseling kelompok, dan (7) Layanan bimbingan kelompok Di samping itu didukung 4 (empat) kegiatan yang meliputi: (1) Himpunan data, (2) Konferensi kasus, (3) Kunjungan rumah, dan (4) Alih tangan kasus. d) Penerapan layanan secara administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai bukti antara lain (1) Minimnya data pelaksanaan orientasi dalam buku tujuh jenis layanan, (2) Belum adanya data informasi yang tertulis dalam buku tujuh jenis layanan, (3) Belum adanya data layanan pembelajaran yang tertulis dalam buku tujuh jenis layanan, (4) Belum adanya data layanan konseling kelompok yang tertulis dalam buku tujuh jenis layanan, (5) Minimnya data kunjungan rumah yang tertulis dalam buku 4 (empat) kegiatan pendukung. e) Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri Jumantono telah dilakukan dengan menerapkan sistem kredit poin pelanggaran sesuai dengan pedoman yang telah ada dan berhasil menangani kasus pelanggaran siswa. Namun belum didukung oleh data administrasi yang otentik sebagai dokumen atau arsip tentang kegiatan yang telah dilakukan.
Kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan kredit poin pelanggaran siswa di SMK Negeri Jumantono sebagai berikut: a) Rasio antara jumlah guru BP Kelas X dengan jumlah siswa Kelas X tidak seimbang b) Latar belakang pendidikan guru BP/BK tidak sesuai dengan tugas Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan dan Konseling.c) Guru BP masih mendapat tugas beban mengajar bidang studi lain di luar tugas sebagai guru BP/BK d) Sarana dan prasarana serta media untuk mendukung layanan bimbingan konseling masih sangat minim. e) Kurangnya dana operasional sebagai pengganti transpot yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pendukung kunjungan rumah. f) Ada sebagian orang tua siswa yang merantau dan bekerja di luar daerah/kota sehingga ketika guru BP melakukan kunjungan rumah tidak dapat bertemu dengan orangtua siswa. g) Ada sebagian permasalahan yang disebabkan oleh kondisi yang dialami orangtua siswa misalnya brokenhome, dan orangtua melakukan perbuatan tercela. h) Latar belakang ekonomi orangtua siswa juga cenderung berpengaruh terhadap penanganan layanan bimbingan dan konseling, misalnya siswa tidak masuk sekolah karena permintaan ibunya untuk membantu bekerja i) Sekolah belum berani secara tegas dalam menerapkan sanksi sesuai pelanggaran.
Hasil Penerapan Kredit Poin Pelanggaran Siswa sebagai berikut: a) Presentasi keberhasilan layanan bimbingan pada tahap pertama dapat mencapai 53,85%, sedangkan sisanya 46,15% masih mengalami kegagalan. b) Presentasi keberhasilan layanan bimbingan pada tahap kedua meningkat menjadi 85,71%. Sedangkan sisanya 14, 29% masih mengalami kegagalan. c) Presentasi keberhasilan layanan bimbingan pada tahap ke 3 (tiga) dapat mencapai keberhasilan 92,86% dan sisanya 7,14% masih mengalami kegagalan.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang sangat baik sesuai yang diharapkan.
Kata Kunci: Kredit Poin Pelanggaran, Layanan Bimbingan dan Konseling

ABSTRACT

Suwarso,NIM. S810908222 The Application of Violation Point Credit in Guidance and Counseling Service in SMK Negeri Jumantono Regency Karanganyar, Thesis of Education Technology Magister Study Program of Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University, 2010.

This research aims: 1) to find out the guidance and counseling program planning in applying the students’ violation point credit, 2) to find out the implementation of the guidance and counseling program planning in applying the students’ violation point credit, 3) to find out the obstacles encountered in applying the students’ violation point credit in SMK Negeri Jumantono, and 4) to find out the result of students’ violation point credit application.
The research method used was a descriptive qualitative research considering that the researcher is involved directly in the process and serves as the data collection instrument all at once, to determine the problem related to the violation point credit application in the guidance and counseling service in SMK Negeri Jumantono Regency Karanganyar. The strategy employed in this research was a case study.
The results of research are as follows:
The guidance and counseling program planning in Applying the students’ violation point credit includes: a) the guidance counseling teacher had developed guidance and counseling program plan in applying the students’ violation point credit based on the Guidance and Counseling Syllabus, b) the material developed in the service implementation plan is still general. Meanwhile the particular service implementation plan based on the case the student experience has not been developed yet, c) the School Order has not contained the clear sanction and only mentions the educative sanction defined by class guardian, Guidance and Counseling teacher, and Discipline Team as well as the school communicate it to the students’ parents, and d) Violation score table has not covered comprehensively the type of violation, for example, the ethics violation point of society in general.
The implementation of students’ violation point credit application in SMK Negeri Jumantono includes: a) the application of orientation and information services through the socialization, b) the implementation of individual and group services to deal with the violation case committed by the students by applying the violation point credit system. Particularly for coping with the severe violation case, the case conference is done. c) the implementation of guidance and counseling service in the X graders of SMK Negeri Jumantono had applied 7 (seven) counseling guidance services encompassing: (1) orientation, (2) information, (3) channeling/placement, (4) learning, (5) individual counseling, (6) individual counseling, and (7) group counseling services. In addition, it supports 4 (four) activities including: (1) data compiling, (2) case conference, (3) home visiting, and (4) case handing over. d) the application of administration service has not been done optimally. It can be seen from (1) the limited data on the orientation implementation in the seven-service types book, (2) the absence of written information data in the seven-service types book, (3) the absence of written data on learning service in the seven-service types book, (4) the absence of written data on group service in the seven-service types book, (5) the limited written data on the home visiting in four-supporting activities book. e) the Guidance and Counseling in SMK Negeri Jumantono has been done by applying the violation point credit system consistent with the preexisting guideline and has coped with successfully the student’s violation case. But it has not been supported by the authentic administration data as the document or archive about the activity conducted.
The obstacles found in the application of students’ violation point credit in SMK Negeri Jumantono are as follows: a) Ratio of the number of Guidance and Counseling (BP) teacher for X class to the number of X graders is not balanced, b) the education background of BP/BK teacher is not consistent with the Guidance and Illumination/Guidance and Counseling task. c) BP teachers still get burden to teach other subject beyond their task as BP/BK teacher, d) limited infrastructure and media to support the guidance and counseling service, e) the lack of operational fund as the adequate transport reimbursement for the implementation of home visiting supporting activities, f) some students’ parents work outside that area/city so that the BP teachers holding the home visiting cannot meet them, g) there are some problems due to the condition the students’ parents encounters such as brokenhome, and parents doing disgrace deed, h) economical background of students’ parents tends to affect the guidance and counseling service management, for example, the student who is absent at school because of his/her mother’s demand for helping her working, and i) the school has not been dare to apply the sanction firmly consistent with the violation.
The results of students’ violation point credit application are as follows: a) the percentage guidance service success in the first stage reaches 53.85%, while the rest 46.15% still fails, b) the percentage guidance service success in the second stage increases to 85.71%, while the rest 14.29% still fails, c) the percentage guidance service success in the third stage can reach 92.86%, while the rest 7.14% still fails.
Thus, it can be concluded that the implementation of guidance and counseling service can achieve the very good result as expected.
Keywords: Violation Point Credit, Guidance and Counseling Service.