Mahasiswa a.n M. Husen Prabowo mengisi acara pelantikan pengurus PKFI

Upaya FKTP mempersiapkan kredensialing dan rekredensialing sebagai provider Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan menjadi permasalahan yang menarik untuk diidentifikasi, karena merupakan elemen penting dalam pertimbangan penyelesaian permasalahan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris PKFI wilayah Jawa Tengah, dr Muh Husen Prabowo, MPH dalam acara pelantikan pengurus PKFI cabang kabupaten Semarang, Sabtu 24 Nopember 2018 di Hotel Griya Persada Bandungan.

Mutu pelayanan dan pembiayaan menjadi issu utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perjalanan JKN yang akan memasuki tahun ke 6 tentunya diperlukan upaya perbaikan sistem dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan peran asosiasi merupakan wadah perwakilan provider diharapkan dapat sejajar seperti dalam tripartite skema asuransi kesehatan sosial di Indonesia.

Provider merupakan salah satu unsur yang rentan menjadi sasaran penentu mutu dan tidaknya pelayanan sistem jaminan kesehatan, padahal permasalahan yang mendasar untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. PKFI sebagai wadah asosiasi pelayanan kesehatan tingkat pertama, memberikan arahan dan pedoman kepada anggota agar meningkatkan mutu pengelolaan faskes tingkat pertama dan berupaya melakukan negosiasi dan advokasi kepada pemerintah agar keseimbangan sistem dapat berjalan dengan baik. Data sebagai salah satu fakta untuk memeperkuat negosiasi sehingga diharapkan semua anggota berpartisipasi dalam memperkuat data yang baik dan relevan.

Mahasiswa a.n Agus Hidayat menjadi narasumber pertemuan sosialisasi pedoman kesehatan lanjut usia

Dampak keberhasilan pembangunan kesehatan a,l penurunan angka kesakitan dan kematian serta bertambah meningkatnya usia harapan hidup (UHH) di Indonesia. Tahun 2004 UHH 68,6 tahun diprediksi tahun 2014 menjadi 72 tahun. Jumlah penduduk lansia Indonesia th 2010 sekitar 7,6% (18,04 juta jiwa). Di Jawa Timur th 2016 penduduk lansia berkisar sekitar 12% dari total jumlah penduduk Jawa Timur.
Pelayanan kesehatan lansia dilakukan mulai dari tingkat masyarakat kelompok lansia ( Posyandu Lansia),Puskesmas santun lansia hingga rujukan ke rumah sakit dengan pelayanan Geriatri Terpadu. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan mengutamakan upaya promotif dan preventif serta kuratif maupun rehabilitatif se optimal mungkin dengan menggunakan jejaring puskesmas dan lintas sektoral. Agar petugas puskesmas dapat memberikan pelayanan yg berkualitas,maka perlu di bekali dg kemampuan teknis secara teori,praktek dan program perihal standar penyelenggaraan puskesmas santun lansia sehingga tercapai pelayanan kesehatan yg aman,bermutu dan berkesinambungan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yg optimal. 

kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2018 di Hotel Sartika, Surabaya

Mahasiswa a.n M. Husen Prabowo menjadi narasumber temu kerja penguatan pelayanan KB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai visi dan misi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Penguatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
BKKBN propinsi jawa Tengah menyelenggarakan  Temu Kerja Penguatan Pelayanan KB Jalur  Swasta di Klinik Pratama dan Dokter Praktik Swasta melalui asosiasi fasiitas kesehatan tingkat pertama yaitu PKFI dan Asklin. Acara diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu, 13-14 Nopember 2018 di Hotel Oak Tree Semarang. BKKBN propinsi Jawa Tengah mengundang seluruh BKKN kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, perwakilan FKTP serta PKFI dan ASKLIN cabang kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. 

Dalam materi yang disampaikan oleh PKFI Jawa Tengah diwakili oleh dr Muh Husen Prabowo, MPH selaku sekretaris PKFI wilayah Jawa Tengah menyampaikan bahwa PKFI sebagai salah satu wadah asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama siap mendukung terselenggaranya pelayanan KB dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Mengingat bahwa kompetensi fasilitas pelayana kesehatan pertama, sesuai standar pendidikan dokter Indonesia yaitu pelayanan Konseling Kontrasepsi, Insersi dan ekstraksi IUD, Kontrasepsi injeksi, Penanganan Komplikasi KB (IUD, pil, suntik dan implant) termasuk dalam ketrampilan klinis dengan kemampuan IV A.
Dalam upaya mendukung pelayanan KB tersebut disampaikan bahwa diperlukan kontruksi yang perlu dibangun untuk meningkatkan akses pelayanan KB dengan memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi dan pembayaran pelayanan, sosialisai informasi dan peningkatan sarana dan prasarana FKTP, monitoring dan evaluasi serta pemberian reward bagi pemberi pelayanan yang berprestasi. Untuk itu diperlukan sinergi untuk mendukung ini dengan mengkoordinasikan stakeholder yaitu BKKBN, DInas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Asosiasi FKTP dan Peserta.
Dr Muh Husen Prabowo, MPH yang saat ini sedang menempuh pendidikan program doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS mengidentifikasi permasalahan saat ini adalah 1) Sistem dimana kurangnya koordinasi, kurang komunikasi dan kurang sosialisasi dan 2) Permasalahan pelayanan adalah sarana dan prasarana serta kemampuan provider pelayanan, indikator capaian dan logistik program serta mekanisme dan syarat klaim jaminan pembiayaan. Kordinasi, Komunikasi dan sosialisasi program kunci keberhasilan pelayanan KB dalam era JKN pungkasnya.