“Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Di Masa Pandemi Covid-19” Karya Mahasiswa S3 IKM di Koran Jawa Pos

Oleh: drg Betty Saptiwi, M.Kes.
Dosen FK UNS, Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS

 

RONGGA mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus juga bakteri, termasuk virus corona (SARS-Cov-2). Selain itu, rongga mulut merupakan gerbang utama masuknya makanan ke dalam tubuh. Apabila terjadi gangguan dalam rongga mulut, maka akan berakibat pada berkurangnya nafsu makan yang dapat berujung pada kurangnya asupan nutrisi ke dalam tubuh.

Sementara telah diketahui bersama bahwa dalam masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan asupan nutrisi yang mencukupi agar sistem imunitas tubuh tetap kuat, sehingga tubuh dapat melindungi diri dari masuknya kuman dan mencegah terpaparnya virus SARS-Cov 2 yang merupakan penyebab Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga agar rongga mulut tetap sehat.

Layanan kesehatan gigi dan mulut berpotensi tinggi terhadap transmisi Covid-19, baik dari dokter/perawat gigi ke pasien ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mengimbau untuk tidak melakukan kunjungan ke dokter gigi di luar situasi  darurat.

Kategori yang dianggap darurat adalah apabila terdapat perdarahan yang tak kunjung berhenti, nyeri pada gigi, gusi, atau tulang rahang, pembengkakan (gusi, wajah dan leher), perawatan gigi pasien yang menjalani pengobatan kanker, perawatan pasca-operasi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri, trauma yang mempengaruhi kondisi bernapas,  atau perlu adanya tindakan pengambil sampel di area mulut. Bila keadaan tidak darurat, maka sebaiknya cukup melakukan perawatan secara pribadi di rumah.

PB PDGI juga telah mengeluarkan surat edaran tentang  Pedoman Pelayanan Kedokteran Gigi Selama Pandemi Covid-19 yang pada poin 3 berbunyi: “Menunda tindakan tanpa keluhan simtomatik, bersifat elektif, perawatan estetis, tindakan dengan menggunakan bur/scaler/suction”. Dengan demikian, jenis pelayanan perawatan gigi dan mulut pun terbatas.

Oleh karena itu, pencegahan penyakit rongga mulut dalam masa pandemi Covid-19 ini harus benar-benar diperhatikan untuk meminimalkan layanan perawatan gigi dan mulut dan transmisi covid-19. Upaya promotif dan preventif lebih diutamakan daripada kuratif dan rehabilitatif.

Data Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2018 (RISKESDAS 2018) menunjukkan bahwa proporsi penyakit rongga mulut di Indonesia masih tinggi yaitu mencapai 57,6%. Bila ditinjau berdasarkan usia, proporsi 67,3% dari usia 5-9 tahun, dan 55,6% dari usia 10-14 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi penyakit rongga mulut pada anak usia sekolah cukup tinggi.

Pemerintah telah melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan dengan program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS). Program UKGS ini merupakan bagian integral dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara terencana pada para siswa terutama siswa Sekolah Tingkat Dasar (STD) dalam suatu kurun waktu tertentu dan diselenggarakan secara berkesinambungan.

Kegiatan UKGS dilaksanakan oleh tenaga pelaksana UKGS yang terdiri dari  tenaga pelaksana di sekolah meliputi guru olahraga dan dokter kecil yang telah dilatih tentang kesehatan gigi dan mulut. Serta tenaga pelaksana di puskesmas meliputi dokter gigi dan perawat gigi/ tenaga kesehatan lain yang telah dilatih. Adapun kegiatannya meliputi kegiatan preventif, promotif dan kuratif.

Upaya promotif dilakukan dengan pelatihan guru dan petugas kesehatan gigi serta pendidikan/ penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh guru terlatih kepada siswa. Upaya preventif meliputi sikat gigi masal minimal untuk kelas I, II, dan kelas III dengan memakai pasta gigi yang mengandung fluor minimal 1 kali/bulan dan penjaringan kesehatan gigi dan mulut.

Upaya kuratif yang dilaksanakan di UKGS adalah pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit, pelayanan medik dasar, baik berdasarkan permintaan maupun sesuai kebutuhan, dan rujukan bagi siswa yang memerlukan perawatan. Sebelum masa pandemi Covid-19, pelaksanaan UKGS sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi anak sekolah, terutama siswa Sekolah Tingkat Dasar (STD).

Pandemi Covid-19 memaksa diberlakukannya kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk meminimalisir transmisi Covid-19 di masyarakat. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespons dengan kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring.

Pembelajaran daring yang saat ini diberlakukan, berpengaruh pada kegiatan UKGS yang sudah rutin dilaksanakan, sehingga menjadi tidak optimal. Kegiatan UKGS selama pandemi dilaksanakan dengan skrining kesehatan gigi dan mulut dengan formulir yang dibagikan oleh petugas puskesmas kepada orang tua Siswa melalui link google form, sedangkan kegiatan promotif dan preventif yang mestinya diutamakan pada masa pandemi Covid-19, sementara ini vakum.

Pelaksanaan UKGS yang tidak optimal ini, dikarenakan belum adanya persiapan pedoman pelaksanaan UKGS yang mengikuti perubahan pelaksanaan pembelajaran secara daring.  Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat suasana pembelajaran daring dari rumah yang tidak formal seperti pembelajaran tatap muka di sekolah , memungkinkan anak ngemil (mengonsumsi makanan ringan) selama proses pembelajaran,  sehingga risiko karies meningkat bila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan kesehatan rongga mulut yang benar.

Pemimpin di sektor terkait harus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan UKGS secara daring, mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 guna mencegah terjadinya penyakit rongga mulut anak sekolah.

Meskipun pelaksanaan UKGS secara daring hanya merupakan perubahan metode dari pelaksanaan UKGS secara tatap muka langsung, namun memerlukan pemikiran yang sistematis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatannya. Karena bisa merupakan inovasi program masing-masing Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan ilustrasi program UKGS daring mulai dari perencanaan hingga evaluasi :

1.   Perencanaan

Pihak-pihak yang terkait, dilibatkan dalam perencanaan program, antara lain programer pelayanan kesehatan dasar Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut Puskesmas serta penanggung jawab kurikulum dan penilaian sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Hal yang direncanakan meliputi :

a.      Panduan UKGS daring, antara lain berisi tentang :

1)     Tahapan skrining kesehatan melalui google form dan alur rujukan bila ada kasus darurat (untuk perencanaan tindakan kuratif)

2)     Materi edukasi pencegahan penyakit rongga mulut berupa video serta gambar dan tulisan (dalam slide power point) yang dikemas dalam link google drive. Isi materi antara lain tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi, cara menggosok gigi yang baik dan benar, pentingnya  menjaga pola makan serta kumur dengan larutan anti septik.

3)     Tahapan praktek sikat gigi bersama secara daring (preventif)

Tahapan ini berupa instruksi sikat gigi yang baik dan benar. Untuk Siswa, instruksi sikat gigi yang benar ini berupa checklist yang dimuat dalam ‘buku sikat gigi’.

b.      Petugas :

1)     Penanggung jawab : Dokter Gigi Puskesmas

2)     Pelaksana              : Perawat Gigi Puskesmas, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Orang tua Siswa

c.      Sasaran              : Siswa Sekolah Tingkat Dasar

d.      Sumber dana dan rincian anggaran :

1)     Sumber dana bisa dari APBD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2)     Rincian Anggaran mencakup biaya yang dikeluarkan mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan.

2.   Pelaksanaan

a.      Pelatihan untuk petugas secara daring dengan narasumber programer Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Tujuan pelatihan adalah untuk :

1)     Menyamakan persepsi mengenai panduan UKGS daring

2)     Refreshing materi edukasi pencegahan penyakit rongga mulut.

b.      Kegiatan UKGS daring dilaksanakan setiap sebulan sekali dimasukkan pada jadwal kata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dengan media daring mengikuti media daring yang sudah digunakan untuk pembelajaran sekolah. Follow-up kegiatan UKGS secara daring dapat dilakukan melalui ‘buku sikat gigi’, yang akan diisi setiap hari oleh anak sehabis menyikat giginya dan akan dipantau oleh orang tua siswa serta guru kelas masing-masing siswa. Target yang ingin dicapai adalah anak akan menyikat gigi minimal dua kali sehari yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.

3.   Monitoring

Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh programer Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan cara hadir di media daring pelaksanaan UKGS dan atau menghimpun foto serta  rekaman kegiatan yang dikirim oleh petugas pelaksana secara online pada saat kegiatan berlangsung.

4.   Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan UKGS melalui pertemuan secara daring antara programer (Dinas Kesehatan) dan pelaksana (Puskesmas dan Sekolah). Pelaksana akan melaporkan hasil kegiatan sebelumnya dan akan dievaluasi bersama apakah sudah sesuai dengan tujuan kegiatan atau masih menyimpang. Bila ada penyimpangan, kendala apa yang ditemuai, solusinya bagaimana. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Awal tahun merupakan saat yang tepat untuk perencanaan program, sehingga program UKGS secara daring ini bisa segera dilaksanakan secara optimal dengan harapan kesehatan rongga mulut anak sekolah tetap terjaga di masa pandemi Covid-19. Rongga mulut sehat, tubuh kuat. (*)

 

 

Dimuat di koran Radar Solo, 15 Januari 2020. Artikel asli dapat diakses

Ilustrasi oleh sains.kompas.com

 

“Optimalisasi Fungsi KTR Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perokok Baru” – Tulisan Mahasiswa Prodi S3 IKM di Media Informasi Kesehatan

Oleh : Farid Setyo N

(Dosen Prodi Kesmas FKM Univet Bantara/ Mahasiswa S3 IKM UNS)

 

Merokok merupakan perilaku yang dapat menyebabkan seseorang menderita sakit. Sakit akibat perilaku ini dapat berakibat secara langsung (perokok aktif) maupun secara tidak langsung (perokok pasif). Berbagai macam penyakit ditimbulkan akibat dari perilaku ini, diantaranya kanker paru, kanker mulut, gangguan pada perkembangan janin, penyakit jantung, bahkan sampai dengan stroke. Tentu saja penyakit-penyakit tadi tidak terjadi dalam jangka waktu singkat, diperlukan waktu yang cukup lama untuk terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Maka sering sebagian besar perokok mengatakan “saya perokok, dan saat ini saya baik-baik saja”.

Banyak perokok dan keluarga perokok (perokok pasif) yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sudah mengalami gejala penyakit yang disebabkan merokok. Apabila penyakit-penyakit tersebut sudah menyerang hal itu pun sudah terlambat. Merokok tidak hanya memberikan dampak kesehatan yang buruk pada perokok, akan tetapi keluarga terdekat (anak, suami / istri) pun juga dapat terdampak penyakit akibat asap rokok. Sejak tahun 2017 penyakit tidak menular merupakan penyumbang kematian tertinggi, dimana salah satu penyebabnya adalah merokok (IHME, 2020).

Berdasarkan data TCSC IAKMI tahun 2020, prevalensi merokok usia diatas 15 tahun di Indonesia sebesar 32,2 %, dimana hampir 50% provinsi prevalensinya diatas angka rata-rata nasional. Sedangkan proporsi penduduk yang mengonsumsi tembakau baik hisap maupun kunyah pada laki-laki tahun 2018 sebesar 62,9%, sedangkan pada perempuan sebesar 4,8%.Secara keseluruhan jenis kelamin rata-rata penduduk yang mengonsumsi tembakau(hisap dan kunyah) tahun 2018 sebesar 33,8%. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya perokok aktif secara nasional, belum lagi apabila disekitar perokok aktif tersebut juga terdapat perokok pasif. Hal ini tentu saja akan menjadikan angka penyakit akibat rokok menjadi lebih besar, dan akan diiringi dengan besarnya biaya pengobatan penyakit akibat rokok.

Merokok dapat dikatakan sebagai perilaku boros secara ekonomi, akan tetapi prosentase merokok tertinggi justru berada pada penduduk dengan kategori kekayaan terbawah (miskin) yaitu sebesar 82% jika dibandingkan penduduk dengan kategori kekayaan teratas (kaya) sebesar 58,4% (SDKI, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat kekayaan rendah tidak memandang rokok sebagai suatu yang memberatkan dalam kehidupannya. Rokok sendiri memiliki peranan dalam tingkat kemiskinan masyarakat karena rokok sebenarnya bukan merupakan bahan makanan pokok, akan tetapi memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, bahkan merokok menempati kebutuhan pokok kedua setelah nasi pada masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil peneltian dari Pusat Kajian Jaminan Sosial-Universitas Indonesia tahun 2019 diketahui bahwa anak-anak dari orang tua perokok memiliki pertumbuhan berat badan rata-rata yang lebih rendah 1,5 kg apabila dibandingkan dengan keluarga yang orang tua nya bukan perokok. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak-anak dari orang tua perokok belum terpenuhi secara baik, karena alokasi pemenuhan gizi keluarga dialihkan untuk pembelian rokok. Sedangkan pada keluarga yang orang tua nya bukan perokok kebutuhan gizi anak lebih terpenuhi. Tidak terpenuhinya gizi anak selama masa pertumbuhannya akan berpotensi menyebabkan stunting. Stunting merupakan kegagalan proses pertumbuhan pada anak baik tubuh maupun otak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Angka stunting secara nasional sendiri masih diangka 30,8% (Riskesdas, 2018). Terdapat kemungkinan adanya pengaruh orang tua perokok dengan kejadian stunting pada anak (perlu dilakukan penelitian).

Orang yang merokok memiliki risiko tinggi untuk menderita penyakit jantung dan pernapasan, yang apabila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 maka orang yang merokok akan memperparah kondisi kesehatan apabila terinfeksi Covid-19. Pada perokok, ACE2 (reseptor Covid-19) dan CD209 sangat signifikan menonjol, maka hal ini akan membuat virus lebih cepat menempel. Inilah alasan mengapa orang yang merokok lebih banyak yang terinfeksi virus, karena

orang yang merokok memiliki reseptor yang lebih banyak (Prof Amin Soebandrio). Sedangkan menurut Zhao, et. Al 2020, orang yang merokok memiliki risiko mengalami keparahan sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Menurut Dr Agus Dwi Susanto (Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia), terdapat 4 hal mengapa merokok dapat meningkatkan risiko terinfeksi Covid-19, 1) merokok dapat Merokok menyebabkan gangguan pada sistem imunitas, 2) merokok meningkatkan regulasi reseptor ACE2, 3) merokok menyebabkan terjadinya komorbid, 4) Aktivitas merokok meningkatkan transmisi virus ketubuh melalui media tangan yang sering memegang area mulut saat merokok.

Melepaskan rokok dari genggaman jari jemari mmg sulit dilakukan oleh perokok aktif, hal ini karena rokok mengadung zat adiktif yaitu nikotin. Proses bagaimana seseorang dapat kecanduan (adiksi) terhadap nikotin adalah ketika orang tersebut merokok maka nikotin dalam asap rokok akan merangsang reseptor α4β2 pada otak untuk pelepasan dopamin selanjutnya hormon ini akan memberikan rasa nyaman, tenang, dan rileks. Ketika hormon ini tdk muncul maka tubuh seorang perokok akan mulai merasa gelisah, cemas, dan resah. sehingga perokok tsb mulai merokok kembali utk mendapatkan rasa nyaman, tenang, dan rileks. Merokok merupakan perilaku yg sulit utk dirubah tetapi bisa untuk diubah. Kunci utama berhenti merokok adalah dengan niat.

Merokok dapat dikatakan bagian dari gaya hidup. Orang yang merokok biasanya karena terpengaruh, meniru orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, lingkungan, dan iklan-iklan rokok. Maka dari itu sebagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya dari merokok serta dampak akibat merokok perlu dilakukan upaya-upaya edukasi dan advokasi. Edukasi telah banyak dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya atau akibat dari merokok, bahkan dalam sebungkus rokok pun telah dicantumkan Pictorial Health Warning (PHW) sebagai bagian dari upaya edukasi tentang bahaya merokok. Namun sepertinya upaya tersebut belum menurunkan angka perokok.

Advokasi telah dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan angka perokok baru. Advokasi telah menghasilkan kebijakan diantaranya peraturan bersama antara menteri kesehatan nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2011, tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan bersama tersebut menjelaskan KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan tersebut tidak berarti membatasi atau pun melarang perokok untuk merokok karena didalam peraturan tersebut juga diatur mengenai tempat khusus yang bisa digunakan bagi perokok untuk merokok, yaitu pada pasal 1 ayat dijelaskan bahwa tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Akan tetapi upaya optimalisasi KTR sebagai sarana edukasi, dan pencegahan paparan terhadap iklan-iklan rokok perlu dikaji kembali berdasarkan pernyataan diatas. Hal ini karena masih sering dijumpai perokok merokok di KTR bukan dikawasan khusus merokok sehingga masyarakat sehat masih saja terpapar oleh asap rokok yang berisiko menyebabkan penyakit akibat rokok (pernapasan, kardiovaskular, kanker). Rokok, merokok dan iklan rokok masih ditemukan di KTR hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum terimplementasi dengan baik sehingga upaya utk menurunkan paparan iklan rokok pun serasa blm efektif. Upaya seperti sosialiasi perlu digencarkan kembali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KTR. Tidak hanya sosialisasi saja, upaya monitorig dan evaluasi implementasi kebijakan KTR perlu juga dilakukan. Upaya monitoring dan evaluasi ini dapat melibatkan pihak terkait untuk memberikan teguran, sanksi administratif maupun denda seperti yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi KTR.

Peraturan bersama ini sepertinya belum dipahami benar oleh masyarakat, meskipun juga telah dibuat pula peraturan turunan (pergub / perwali / perbup) yang mengatur mengenai KTR. Jika peraturan ini dapat terimplementasi dengan optimal serta didukung dengan kerjasama lintas sektor maka bukan hal yang mustahil untuk menekan jumlah angka perokok baru. Masyarakat sehat tetap mendapatkan hak-haknya untuk menghirup udara yang sehat tanpa asap rokok, serta hak merokok bagi perokok pun juga terpenuhi dengan adanya tempat khusus bagi perokok. Harmonisasi ini akan menciptakan toleransi yang sangat baik antara perokok dan masyarakat yang ingin hidup sehat tanpa rokok, sehingga pada akhirnya generasi-geneasi penerus bangsa ini akan menjadi generasi yang kokoh, sehat, dan produktif.

Generasi muda harus dijauhkan dari akses rokok, iklan rokok, dan orang-orang yang merokok. Perilaku merokok pada remaja bisa terbentuk karena paparan iklan rokok yang sangat massif dan menarik. Tidak hanya itu perilaku merokok pada remaja juga akan terbentuk melalui proses pengamatan terhadap orang-orang disekitarnya, misal mengamati anggota keluarganya yang merokok (ayah, paman, saudara laki-laki). Ketika seorang anak mengamati perilaku merokok orang-orang terdekatnya, kemudian memberikan penilaian bahwa merokok bukanlah sesuatu yang salah toh bapak, kakak, paman sy selalu merokok. Persepsi negatif ini mulai tercipta pada remaja sehingga kalau saya merokok pun itu bukan suatu masalah. Hal seperti ini merupakan faktor yg membentuk perilaku merokok. Untuk menghindari terbentuknya perilaku merokok maka sebaiknya remaja dijauhkan dari paparan iklan rokok dan perilaku merokok orang-orang terdekatnya, serta edukasi yang menarik dan komprehensif sehingga remaja paham benar akan bahaya dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari merokok.

Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey tahun 2019, 7 dari 10 pelajar melihat iklan atau promosi rokok saat berkunjung ke tempat-tempat perbelanjaan. Di antara pelajar yang menyaksikan iklan atau promosi rokok tersebut sebanyak 60,6 % nya mencoba untuk membeli rokok dan penjual rokok tidak mencegah atau tetap memberikan rokok meskipun mereka adalah pelajar. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Komitmen berbagai pihak diperlukan sebagai upaya untuk menghindarkan remaja dari berbagai macam paparan iklan rokok atau akses untuk membeli rokok. Mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa. Paparan terhadap massif nya iklan dan promosi rokok harus diminimalisir, serta pemberian edukasi kepada para penjual rokok untuk tidak melayani ketika ada pelajar yang akan membeli rokok.

Pelajar merupakan generasi yang penting bagi masa depan bangsa. Pelajar seharusnya sehat, kuat, dan cerdas yg nantinya mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat secara mental, spirtual, ekonomi dan teknologi. Generasi muda harus dijauhkan dari paparan iklan rokok maupun perilaku merokok itu sendiri. Generasi perokok hanya akan menghasilkan generasi yang tidak produktif dan memberikan beban kesehatan bagi bangsa.

Optimalisasi fungsi KTR secara komprehensif dengan kegiatan edukasi secara berkesinambungan, disertai dgn kerjasama lintas sektor, dan penegakkan peraturan melalui Perda ataupun turuannya merupakan kunci untuk menurunkan angka perokok baru dan pada akhirnya akan menurunkan angka penyakit akibat rokok. Apabila angka penyakit akibat rokok menurun, maka beban kesehatan pun akan berkurang. Sehingga dapat membentuk generasi bangsa yg sehat dan produktif.

Referensi

  1. Institute for Health Metrics and Evaluation 2020 https://vizhub.healthdata.org. Retrieved from http://www.healthdata.org/: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
  2. Kementrian kesehatan RI : Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018
  3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2011, tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  4. BKKBN : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017
  5. TCSC IAKMI : Atlas Tembakau Indnesia tahun 2020
  6. WHO : Global Youth Tobacco Survey Indonesia Report 2020.

 

Artikel asli dimuat dalam Media Informasi Kesehatan pada 14 Januari 2021. Artikel dapat diakses disini

 

Pilot Training SUNI-SEA bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Posbindu

Kegiatan Pilot Training Tenaga Kesehatan dan Kader Posbindu – Pelatihan Penggunaan Algoritma dalam Rangka Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Posbindu Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar ini berlangsung selama tiga hari, meliputi pelatihan bagi tenaga kesehatan pada hari pertama serta pelatihan bagi kader Posbindu pada hari kedua dan ketiga. Sebelum pelatihan ini, seluruh peserta, panitia, dan pembicara telah diwajibkan mengikuti rapid test antigen yang diadakan di Rumah Swab Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Pelatihan ini dibuka dengan safety induction oleh Pamogsa Ratri Adha Dhaniar, S.Tr.Keb. selaku Manager Project dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Purwati, SKM., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan didampingi oleh Bapak Warsito, SKM. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Setelah acara dibuka, peserta mengikuti pre-test terlebih dahulu. Pelatihan hari pertama terdiri dari 4 sesi meliputi overview proyek SUNI-SEA oleh Ketua Proyek Penelitian, Prof. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D.; overview pelatihan oleh Dr. Sumardiyono, SKM., M.Kes.; serta overview fase intervensi dan pengenalan aplikasi algoritma Posbindu oleh Vitri Widyaningsih, dr., MS., Ph.D. Setiap topik ditutup dengan evaluasi dari peserta yang dilakukan melalui diskusi langsung dan pengisian google form. Kegiatan hari pertama ditutup dengan diskusi kelompok terarah dalam dua kelompok besar mengenai evaluasi pelatihan dan pelaksanaan Posbindu. Sebelum meninggalkan lokasi, seluruh peserta juga diminta mengisi lembar post-test melalui google form untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan.

Hari kedua dilanjutkan dengan pelatihan bagi kader Posbindu dan tenaga kesehatan. Kegiatan diawali dengan pre-test bagi para kader Posbindu. Pelatihan hari kedua terbagi menjadi lima topik meliputi: overview Pelatihan oleh Dr. Sumardiyono, SKM., M.Kes.; overview hipertensi oleh dr. Stefanus Erdana Putra; overview diabetes mellitus oleh Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc.; pemeriksaan fisik antropometri dan gula darah sewaktu oleh Tantri Yunita Ratna, S.Tr. Keb.; dan pengenalan aplikasi algoritma Posbindu oleh Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. Setiap topik juga ditutup dengan evaluasi dari peserta yang dilakukan melalui diskusi langsung dan pengisian google form. Pada hari kedua ini, seluruh peserta juga melakukan simulasi praktek pemeriksaan antropometri dan gula darah sewaktu dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pelatihan hari kedua ditutup dengan sharing session terkait hambatan dan pelaksanaan Posbindu di era adaptasi kebiasaan baru yang dipimpin oleh Ketua Tim Peneliti Prof. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D.

Pelatihan hari ketiga dibuka dengan refleksi dan sharing kesan pesan selama menjadi kader Posbindu yang dipimpin oleh Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. Sesi dilanjutkan dengan paparan topik komunikasi oleh Khairunissa, S.Fis. Selanjutnya para kader dan tenaga kesehatan melakukan simulasi penerapan algoritma dalam 4 kelompok sesuai Puskesmas masing-masing yang difasilitasi oleh Dr. Sumardiyono, SKM., M.Kes. dan Vitri Widyaningsih, dr., MS., Ph.D. Setelah mendapat feedback dari fasilitator, setiap peserta yang termasuk kader mengikuti post-test untuk menguji pemahaman terhadap seluruh rangkaian materi yang telah diberikan selama dua hari pelatihan. Kegiatan hari ketiga ditutup dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi menjadi tiga kelompok (2 kelompok tenaga kesehatan dan 1 kelompok kader). Diskusi ini membahas seputar kebijakan terkait Posbindu, pembiayaan, dan implementasinya di tengah masa pandemi COVID-19, evaluasi dan monitoring program Posbindu (tantangan dan hambatan yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19), sistem rujukan terkait penyakit tidak menular yang ditemukan di Posbindu selama masa pandemi, serta masukan yang tepat bagi pelaksanaan program penyakit tidak menular di tengah masa pandemi COVID-19.

 

       

Covid-19, Vaksinasi & Tenaga Kesehatan

Oleh: dr Adji Suwandono, S.H., Sp.F

Ketua IDI Cabang Surakarta, Dosen FK UNS, Mahasiswa Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat UNS

WHO menyampaikan, secara global per tanggal 12 Januari 2021 ini sebanyak 223 negara di dunia terpapar Covid-19, di mana lebih dari 89 juta terkonfirmasi, dengan lebih dari 1,9 juta manusia di dunia meninggal dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi ini.

Sudah lebih dari sepuluh bulan lamanya, sejak ditetapkan pemerintah di bulan Maret tahun 2020 silam. Update terakhir tanggal 12 Januari 2021, sebanyak 846.765 penduduk terkonfirmasi positif, angka kesembuhan mencapai 695.807 orang, dan yang meninggal sebanyak 24.645.

Berbagai macam cara dan upaya dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, memutus rantai penularan Covid-19 yang semuanya itu sudah diatur dalam tahapan protokol kesehatan panduan tata laksana terkait penanggulangan Covid-19 ini. Pada laman covid19.go.id tanggal 3 Januari 2021 terdapat hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan di 34 provinsi Indonesia.

Berkaitan dengan pemakaian masker terdapat 99 (19.96%) dari 496 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 60%; 118 (23.79%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan memakai masker 61%-75%; 191 (38.51%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan memakai masker 76%-90%; dan 88 (17.74%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan memakai masker >90%.

Data tentang pelaksanaan menjaga jarak dan menghindari kerumunan terdapat 109 (21.98%) dari 496 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan kurang dari 60%; 147 (29.64%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak 61%-75%; 173 (34.88%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak 76%-90%, dan 67 (13.50%) kab/kota memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak >90%.

Hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan tersebut mengindikasikan perlu adanya intervensi lain. Intervensi itu berupa pemberian vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/ 1 /2021Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam empat tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut :

1.   Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021.

Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021

Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah:

a.      Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b.      Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi tahap empat adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Prioritas yang akan divaksinasi menurut Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) adalah:

1.      Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.

2.      Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin.

3.      Kelompok sosial / pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Sesuai dengan tahapan tersebut, para tenaga kesehatan dan tenaga medis di Solo, termasuk dokter yang tergabung dalam keanggotaan IDI Cabang Surakarta menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap awal yang rencana dilakukan 14 Januari 2021. Sebab, intensitas para dokter ini sangat tinggi dengan tiap hari bertemu dengan para pasien suspect ataupun yang terkonfirmasi positif Covid-19.

IDI Cabang Surakarta mendukung maklumat dan arahan Pengurus Besar IDI yang mengimbau agar seluruh dokter anggota IDI mengikuti program vaksinasi Covid-19. Agar terbentuk kekebalan tubuh untuk mencegah risiko mudah terinfeksi Covid-19. Agar menghentikan polemik tentang vaksinasi Covid-19 karena prosedur keilmuan melalui uji klinis dan penilaian oleh otoritas Badan POM dan MUI sudah dinyatakan aman, efektif, suci dan halal.

Kemudian, agar seluruh dokter anggota IDI tetap berhati-hati dan waspada dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalankan praktik kedokteran untuk senantiasa disiplin menaati protokol kesehatan dan menjalankan Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid-19. Agar seluruh dokter anggota IDI berpartisipasi membantu pelaksanaan vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia dengan mempersiapkan diri menjadi tenaga penyuntikan vaksinasi (vaksinator).

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi program vaksinasi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan vaksinasi wajib dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Demi keberhasilan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Indonesia Bisa, Indonesia Sehat. (*)

(rs/ria/per/JPR)

 

Artikel asli dimuat di radarsolo.jawapos.com pada 13 Januari 2021 dan dapat di akses disini